Terima Kasih

Lama tidak melongok, aku terkejut karena ternyata banyak sekali yang telah sudi mampir di “gubug”-ku ini. Aneka komentar juga lumayan banyak.  Ada yang memberi dukungan, ada yang kasih nasehat, dan — sudah pasti — ada yang menghujat. Dan nyuwun sewu, untuk komentar jenis yang terakhir ini, demi “stabilitas”  tidak bisa aku tayangkan. Sungguh ini bukan berarti aku tak ikhlas dihujat atau sekedar dikritik, ini semata-mata  untuk menghindari respon balik yang tak perlu dari “sekutu-sekutu” -ku yang justru menjadikan hal-hal yang kontraproduktif larut di dalam blog ini. Kalau tidak berkeberatan dan ada waktu, bagi para penghujat, aku undang untuk bertemu dan kita bisa diskusikan apakah hujatan anda benar, atau semata-mata karena kedengkian. Ini bukan bentuk tantangan, tapi lebih merupakan ajakan untuk bersama-sama menciptakan kehidupan yang lebih baik, khususnya di kota kita tercinta, Rembang.

Untuk kawan-kawan yang merasa memiliki visi yang searah denganku, mari kita lanjutkan langkah kita. Hapus semua keraguan dan tetap yakin bahwa kebenaran pasti yang akan menang. Sekuat apapun kezaliman, seangkuh apapun kekuasaan.

Bagi semuanya, pengunjung blog ini, apresiasi aku berikan setinggi-tingginya. Tak peduli anda mendukung, menasehati atau menghujat sekalipun. Ruang diskusi ini akan tetap terbuka lebar. Bernard Shaw pernah mengatakan,”Kalau kita bertukar masing-masing satu apel, anda dapat satu, aku dapat satu. Tapi jika kita bertukar pendapat, kau dapat dua — pendapatmu dan pendapatku– aku dapat dua — pendapatku dan pendapatmu.” Aku berbaik sangka, itu semua anda berikan karena anda perhatian. Perhatian itu ada karena ada cinta.

Merangkum semuanya, tak ada ucapan yang tepat yang bisa aku sampaikan selain dengan tulus, jazaa kumullah ahsanal jaza’… Mari kita terus berdiskusi. Matur nuwun. Thanks a lot. Merci beaucoup. Xie-xie. Arigato. Dank je. Obrigado. Terima Kasih….

Ancur…..!

Para pejuang demokrasi pasti marah menyaksikan dagelan politik di sebuah kota kecil, kering dan tertinggal di ujung Timur Jawa Tengah, Rembang. Jauh dari apa yang sepuluh tahun lalu diperjuangkan rakyat dan mahasiswa dengan mempertaruhkan nyawa. Membunuh rasa takut melawan anti demokrasi dan otoritarianisme yang diwakili oleh rezim Orde Baru.
Kemarahan yang termaklumi, karena demi kekuasaan yang secuil, penguasa lokal mengisyaratkan para birokrat bawahannya harus hadir menyaksikan si bos dilantik sebagai ketua baru sebuah partai yang belum lama ia “mengkaderkan diri”. Partai yang kebetulan sangat dekat dengan orang nomer satu di Republik ini.
Deretan mobil dinas berplat warna merah, birokrat berbaju hansip dan pasukan satpol pamong praja yang sigap mengamankan panggung, mengingatkan semua orang pada masa kejayaan Golkar. Masa-masa dimana demokrasi dijadikan anak tiri di negeri ini. Demokrasi yang hanya bunyi diatas panggung-panggung diplomasi. Sementara di sisi yang lain, monoloyalitas dijadikan mindset bagi birokrasi atas nama stabilitas politik.
Fatwa Deng Xiao Ping tampaknya perlu untuk dijadikan bahan renungan,”Tak peduli kucing itu hitam atau putih. Yang penting dia bisa menangkap tikus”. Dalam konteks ini, Deng ingin katakan bahwa kita tak perlu perdebatkan demokrasi, komunis atau apalah nama sistem politiknya. Yang paling penting adalah bagaimana dengan sistem itu, rakyat bisa sejahtera. Tak perlu makan nasi aking atau berebut bantuan langsung tunai.
Mungkin Deng benar. Percuma saja demokrasi ditegakkan tapi rakyat tetap kelaparan. Demokrasi memang bukan solusi atas segala persoalan struktural. Tetapi demokrasi masih tetap yang terbaik dibanding sistem yang ada.
Jika kemudian muncul anggapan bahwa demokrasi hanya memunculkan instabilitas, saling tuding, saling gugat, saling fitnah dan menjatuhkan, rasa-rasanya itu hanya persoalan public relations yang kurang baik.
Demokrasi memang membutuhkan banyak prasyarat agar bisa tegak dan jelas berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satunya adalah netralitas birokrasi. Seperti yang dikatakan Max Weber, masyarakat modern membutuhkan relasi yang seimbang antara kekuasaan dan pemangku jabatan (officialdome) agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan semestinya. Relasi yang didasarkan pada distribusi kewenangan dan job description serta tata aturan yang jelas. Karena dengan begini, maka keberpihakan pada satu golongan tertentu oleh birokrasi dapat dihindari. Birokrasi semata-mata menjadikan dirinya sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Weber selanjutnya mengatakan bahwa itulah yang dinamakan sebagai ideal type. Tapi celakanya di Republik ini, birokrasi belum sepenuhnya hadir sebagaimana yang diharapkan. Alih-alih mencari bentuk paling ideal, birokrasi malah jatuh kepada pelukan kekuasaan. Menjalankan apapun perintah pemegang kuasa, tanpa berani memilah mana yang harus dijalankan dan mana yang wajib ditolak.
I Gde Winasa, Bupati Jembrana yang dicintai rakyatnya – setidaknya terbukti terpilih sebagai bupati kembali melalui pilkada langsung dengan prosentase perolehan terbanyak seantero republik – pasti tidak pernah berpikir untuk menggunakan birokrasi sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan politik baik partai maupun diri sendiri. Tapi publik memang tahu bahwa ia adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Jembrana. Birokrasi justru di dorong untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga secara otomatis kehidupan demokrasi pun semakin terdorong. Bukan untuk diabdikan bagi kepentingan partainya.
Winasa memang layak dijadikan cermin. Siapapun bupati, gubernur, bahkan presiden hari ini dan yang akan datang, tak perlu merasa malu jika harus belajar banyak darinya. Tak perlu merusak tatanan birokrasi dengan menyeret mereka ke habitat yang bukan menjadi wilayahnya apalagi dengan dibarengi niat untuk mempertahankan kekuasaan. Tak juga perlu memainkan mentalitas birokrasi yang belum pulih benar dari hegemoni orde baru.
Menengok Jembrana memang menggembirakan. Seperti disuguhkan kepada kita bahwa proses reformasi telah berakhir. Tapi tengoklah apa yang diawal tulisan ini disampaikan atau republik ini secara umum. Sinyalemen KH. Mustofa Bisri (Gus Mus—Suara Merdeka, 7/9/2002) bahwa apa yang disebut reformasi saat ini bukanlah untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang transparan, melainkan sebaliknya untuk menciptakan penguasa baru yang lebih korup, tidak tahu malu dan tidak memiliki kepekaan sama sekali, patut dijadikan sebagai bahan untuk instrospeksi diri para pemimpin.
Jika Karl Marx benar bahwa kunci perubahan berada di tangan kelas menengah, maka ia pantas kuatir bahkan frustasi seandainya bisa menyaksikan apa yang terjadi di negeri ini. Karena birokrasi sebagai bagian dari kelas menengah bangsa ini masih jauh dari tugas sebagai agent of change. Agen perubahan.
Namun, birokrasi pun tidak bisa dengan serta merta dipersalahkan. Ibarat mobil, birokrasi hanyalah mesin. Kemana ia bergerak sangat bergantung kepada siapa yang memegang kendali. Siapa yang memegang kendali, sekarang jamannya pilkada langsung. Proses ini yang akan menentukan siapa yang akan mengarahkan birokrasi.
Pilkada langsung sendiri, sebenarnya seperti pedang bermata ganda. Atau ekstrimnya, untung-untungan. Jika kebetulan pilihan rakyat salah, mereka hanya akan mendapatkan seorang penguasa. Seorang berjenis penguasa ini selalu tidak memiliki orientasi yang jelas dan hanya menggunakan kekuasaannya semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.
Dan jika beruntung, rakyat akan mendapatkan seorang pemimpin. Berbeda dengan penguasa, pemimpin memiliki keberpihakan yang jelas kepada yang dipimpinnya dan selalu bersikap adil atas segala persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tak gegabah dan berhati-hati jika berurusan dengan masa depan mereka yang dipimpinnya.
Sial memang, jika sejauh ini kita semua masih disuguhi perilaku yang selalu menggunakan pendekatan kekuasaan. Seorang teman berkelakar, “ya kalau satu suara cuma dihargai sepuluh ribu, ya cuma penguasa yang di dapat. Coba kalau belinya seratus ribu!”. Reformasi ternyata belum selesai…

Surat Buat Abah di Surga

Assalamualaikum

 

‘Bah, hari ini Republik memperingati kemerdekaannya ke-62. Sama seperti usia abah ketika 3 tahun lalu dipanggil Sang Kuasa. Lihatlah ‘bah, semua orang bersuka cita  merayakannya. Mulai dari malam tirakatan, membuat aneka lomba, dangdutan dan barusan saja anakmu ini mengikuti upacara bendera di alun-alun kota yang ditengah-tengahnya ada acara yang disebut dengan “detik-detik proklamasi”. Sirine dibunyikan kencang, bersahut-sahutan dengan klakson kendaraan yang dihentikan polisi. Ya, kira-kira sama dengan prosesi upacara yang dulu pernah abah ikuti di Istana Negara.

Kemarin ‘bah, Presiden telah menyampaikan pidato kenegaraannya. Kalau dulu abah mengikuti pidatonya Soeharto dan Gus Dur, pidato Presiden Indonesia sekarang, SBY, memang sedikit berbeda. Soeharto sangat kaku dan protokoler, Gus Dur yang terlampau rileks (sampai sempat ketiduran, kan?), kalau SBY ini, penyampaiannya kira-kira ya diantara gaya dua Presiden itu lah.. Tetap protokoler tapi nggak kaku, tapi juga nggak rileks-rileks amat.

Kalau mendengar dari pidato yang disampaikan, rasanya Indonesia ini sudah benar-benar merdeka, ‘bah.. Persis komentar abah dulu begitu selesai mendengarkan pidato kenegaraan Soeharto atau Gus Dur. Untuk 2008 nanti, anggaran pendidikan dinaikkan lebih dari dua kali lipat. Sedangkan untuk kesehatan juga begitu, bahkan sampai tiga kali lipat, yang setara dengan 18,8 Triliun! Gaji pegawai, TNI dan polri pun ikut didongkrak sampai 20 persen. Coba ‘bah, apakah ini nggak luar biasa untuk sebuah bangsa yang baru 62 tahun merdeka dan 10 tahun lalu dihantam krisis ekonomi yang hebat?!

Tapi ‘bah, sesungguhnya, semua itu belum mampu menghapus pesimisku. Anggaran yang begitu besar tidak ada yang menjamin akan dilaksanakan sebagaimana adanya. Di pidato presiden kemarin, juga tidak ada penjaminan itu. Dengan kualitas mental birokrasi yang masih seperti sekarang ini, kok rasa-rasanya aku masih ragu rakyat akan benar-benar bisa menikmati anggaran itu. Ya, meski dalam pidatonya juga, SBY berjanji akan melaksanakan reformasi birokrasi yang belum tuntas. Dia berjanji akan memperbaiki kinerja birokrasi, memberikan penilaian kinerja mereka dengan obyektif, transparan dan tentu saja adil, serta melakukan numerasi. Apakah semua itu mampu merubah mentalitas? Ah,.. Abah pasti setuju kalau aku berpendapat: TIDAK.

‘Bah, seorang temanku bertanya padaku kenapa aku mesti gelisah dengan birokrasi, wong Presiden sudah memiliki komitmen yang jelas. Aku kasih dia jawaban, “karena birokrasi yang akan melaksanakan semua komitmen-komitmen SBY itu!”. Kalau yang dikasih amanah tidak cukup kapabilitas dan kapasitasnya, bagaimana bisa amanah itu sampai dan tepat pada sasarannya? Benar kan, ‘bah?

Di Rembang, ‘bah, dimana anakmu ini sekarang mengabdikan diri bagi bangsa ini, di tempat abah hembuskan nafas terakhir di tengah orang-orang dan santri-santri yang mencintai abah, birokrasi pemerintahnya sungguh mengenaskan. Meski, tidak semuanya karena masih ada satu dua orang yang bermental dan memiliki kinerja baik dan patut diacungi jempol. Jujur saja ‘bah, karena aku bisa saksikan kualitas birokrasi dan merasakannya dari tempat yang sangat dekat, kegelisahan-kegelisahan ini muncul dan menjalar di sekujur kesadaranku.

Mohon ampun ‘bah, jika aku aku harus “curhat” dan menyampaikan semua ini pada abah yang pasti mengganggu indahnya surga yang sedang abah nikmati. Habis, aku nggak ngerti lagi harus mengeluhkan ini kepada siapa. Anggota Dewan? Partai-partai? LSM-LSM? Nggak mungkin, ‘bah. Mereka semua sudah seperti kerbau dicocok hidungnya. Diam tak berkutik demi lembaran-lembaran rupiah yang tak seberapa.

Di Rembang, ‘bah, birokrasi sudah menjelma menjadi pelayan kekuasaan. Mereka sudah sangat jauh dari apa yang oleh Max Weber dulu konsepkan tentang ideal type of  bureaucracy. Sebuah sistem yang memiliki tata kerja dan distribusi kewenangan yang jelas, berfungsi melayani dan bebas dari segala macam kepentingan selain pelayanan kepada masyarakat. Terus terang aku bingung ‘bah. Weber yang hidup jauh sebelum Indonesia merdeka, kok bisa mencetuskan pemikiran secemerlang itu. Sementara sekarang yang kata orang semua sudah sangat maju, mengglobal, borderless, modern, birokrasinya kok malah amburadul.

Anakmu ini yakin ‘bah, jika abah sempat menyaksikan sendiri keadaan paling mutakhir di pemerintahan Rembang sekarang, abah pasti akan terperangkap dalam kegelisahan dan keprihatinan yang sama. Bagaimana tidak? Reformasi yang digerakkan mahasiswa sepuluh tahun yang lalu,  yang salah satunya mencita-citakan birokrasi ideal dan berbeda dengan jaman orde baru –sebuah orde yang digambarkan sebagai titik terendah dari mentalitas birokrasi Indonesia—malah terperosok dalam kubangan yang jauh lebih buruk. Padahal kita tahu kan ‘bah, kalau perjuangan itu tidak gratis. Meminta harta dan nyawa mahasiswa. Aku tahu, karena sedikit banyak aku juga terlibat. (Ingatkan abah, waktu itu nyangoni aku dengan wesi kuning yang konon bisa kebal peluru?).

Ya, birokrasi di Rembang akhirnya hanya jadi jongos penguasa. Penguasa yang blo’on, tolol, bebal, pongah, nggak mau belajar, tapi keminternya setengah mati. Setiap kali diingetin, bukannya berterima kasih malah dianggap sebagai perlawanan, sebagai bentuk rongrongan. Nah, abah bisa bayangin kan, kalau penguasa macam begini memimpin birokrasi yang waton manut? Padahal sebenarnya para birokrat itu pinter-pinter lho ‘bah.. Ada yang dokter, insinyur, sarjana hukum, magister managemen, magister kenotariatan, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, apa jadinya bumi Rembang ini, ‘bah? Dulu, semasa abah masih hidup, aku ingat abah pernah katakan,”lebih beruntung segerombolan domba yang dipimpin serigala daripada sekumpulan serigala yang dipimpin domba.” Dan Rembang sekarang, jika mengikuti apa yang abah katakan dulu, sekarang kami sedang dipimpin seekor domba!

Sebenarnya, kegelisahan ini nggak akan sebegini besar jika aku tidak menjadi bagian dari  kekuasaan itu,’bah. Ya, meski aku bukan pemegang komando. Tapi takdir telah membawaku ke sini. Ke tempat yang sungguh carut marut. Pemegang tongkat kekuasaan di pemerintahan cuma memikirkan duit, duit dan duit! Komitmennya kepada rakyat selalu menyimpan agenda bagi keuntungan-keuntungan pribadi dan kroni-kroninya. Kalau tidak begitu, ujung yang lain, pasti dipolitisir. Dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sederhananya, kekuasaannya jatuh pada kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Hal ini semakin menjadi-jadi manakala dia tiba-tiba menjadi ketua partai yang didirikan SBY di tingkat lokal. Wah, tambah ngaco, ‘bah. Birokrasi diseret-seret ke wilayah politik dengan cara-cara yang lebih kasar dibanding cara-cara yang dulu pernah digunakan oleh orde baru.

Jadi ‘bah, tolong sampaikan kepada Gusti Allah, betapa teraniayanya kota tercinta kita ini. Sampaikan pula, permohonan ampunku jika aku belum bisa secara total mengabdikan diriku kepada-Nya. Aku masih harus terus berjuang untuk membebaskan rakyat Rembang ini dari despotisme yang berwajah seram sampai aku tak mampu lagi melakukannya. Dan jika kemudian aku nanti pun betul-betul harus menyerah kalah, tolong mintakan kepada Gusti Allah untuk “turun tangan” sendiri untuk membinasakan sang despot itu. Aku yakin Dia pasti kabulkan jika abah yang memintanya.

‘Bah, banyak sekali sebenarnya yang ingin aku ceritakan kepadamu. Tapi aku harus kembali ke medan laga. Karena ternyata kami belum merdeka… Sekali lagi, mohon maaf jika mengganggu ketenanganmu.

Wassalam,

Anakmu

Sombong Kau!

Manusia, ya kita ini, memang sombong. Bagaimana tidak? Di buku Titik Ba hasil perenungan Ahmad Thoha Faz, digambarkan bahwa bumi yang kita huni ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti sendiri adalah bagian dari semesta yang konon menampung 300 milliar galaksi yang lain. Galaksi terdekat adalah galaksi Andromeda yang berjarak sekitar dua juta tahun cahaya dari bumi. Artinya, jika kita lihat Andromeda melalui Observatorium Bosscha, itu bukan Andromeda pada saat ia terlihat. Tetapi Andromeda dua juta tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan, betapa jauhnya bumi dari galaksi lain, bahkan yang terdekat sekalipun.
Kalau Thoha faz mengumpamakan keberadaan kita sebagai “titik” dan Gus Mus di satu kesempatan juga sempat mengilustrasikan kecilnya manusia yang tinggal di Bumi ini di “mata” gusti Allah seperti kerumunan titik di sebutir kacang hijau, mungkin faktanya bisa lebih kecil lagi. Mungkin seperti seekor kutu yang bersarang di kepala sebuah sel! Pendeknya, amat sangat kecil sekali…!
Tapi lihatlah, diri kita. Adakah kita merasa bahwa kita memang kecil? Jarang. Jarang sekali yang mau sadar fakta ini. Punya kekuasaan secuil saja, lagak kita harus beda dan (minta) dibedakan. Seolah-olah bisa mengatur semua dan yang lain harus tunduk bersimpuh. Jangankan mendengar kritik orang lain, perbedaan pendapat saja akan dijawab dengan permusuhan. Pendeknya, kekuasaan yang dimiliki dijadikan standar kebenaran.
Padahal, Nabi Muhammad yang oleh Allah dianugerahi segala-galanya, kecerdasan, kekuasaan, keperkasaan dan kelebihan-kelebihan lain diatas yang dimiliki manusia biasa, tidak pernah menunjukkan sikap yang serba sok. Bahkan Nabi memiliki sahabat yang bernama Salman Al-Farisy yang selalu dimintanya untuk memberikan kritik atas strategi perang maupun kebijakan-kebijakan yang akan dan telah diambil.
Memang, kesombongan menutup akal sehat. Membutakan kekuasaan. Menafikan perbedaan. Menolak kritikan. Padahal kritik menunjukkan bahwa seseorang itu masih peduli dengan yang dikritik. Karena kritik adalah apresiasi, wujud kecintaan kepada yang dikritik agar tidak salah jalan dan menyesal kemudian… Allahu ‘Alam

Oalah….

Aku maklum jika dua temanku –dua-duanya orang baik– mengingatkan untuk lebih menahan amarah. Jangan terlalu meledak-ledak. Temanku yang satu bilang, api tak akan bisa ditaklukkan dengan api, yang satunya lagi bilang, percuma jadi api karena hanya akan menghasilkan arang.
Begitupun aku maklum, bahwa orang baik seperti mereka tidak berjumlah banyak. Langka. Yang memandang hidup dan segala persoalannya dengan kebijakan. Dengan cara-cara yang santun. Tanpa kemarahan yang meledak-ledak. Gusti Allah juga telah mengisyaratkan ini dengan penciptaan-Nya berupa setan dan malaikat. Setan sebagai lambang keburukan, kenistaan, keserakahan dan seluruh elemen negatif lainnya, diciptakan dengan jumlah yang besar dan memiliki kemampuan beranak pinak. Sedangkan malaikat sebagai simbol kebaikan dan seluruh elemen positif lainnya diciptakan dalam jumlah terbatas, konstan dan tidak memiliki kemampuan berketurunan.
Temanku yang satu, anak muda berprestasi, berbakat, “nyeni”, dan belum lama dapat penghargaan dari sebuah produsen rokok karena karyanya. Yang satu lagi, juga anak muda, wartawan, aktivis seni yang mendewakan kejujuran.
Keduanya bersentuhan langsung dengan Rembang, tetapi dalam posisi geografis yang diametral. Aku juga tak yakin bahwa mereka berdua saling kenal. Begini, temanku yang “nyeni” tadi lahir dan besar di Rembang tapi menemukan rejekinya di lain kota. Sementara temanku yang wartawan, tidak lahir dan besar di Rembang tapi menemukan rejekinya di Rembang.
Jadi, maklumku diawal posting ini terkait dengan letak geografis tersebut. Bandingkan denganku yang lahir, besar dan kemudian mengais rejeki di Rembang. Hampir bisa dipastikan, dalam melakukan internalisasi atas kondisi kota ini pasti berbeda diantara kami. Apalagi, sekarang aku berada dalam sistem yang dulu hanya aku tahu dari buku, koran, radio atau televisi. Sekarang aku bisa saksikan dan rasakan, tunai tanpa perantara.
Dan aku yakin, haqqul yakin, kedua temanku itu akan melampiaskan kemarahan yang sama dengan yang aku lampiaskan jika mereka berada pada posisiku. Tahu persis bagaimana duit yang seharusnya bisa secara maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya, malah dikutil untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok usaha sang penguasa. Tahu persis bagaimana birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, malah jatuh menjadi alat pelanggeng kekuasaan. Tahu persis bagaimana duit rakyat dibagi-bagikan kepada partai-partai yang dengan rela hati menyerahkan kedaulatan dan harga dirinya untuk mendukung “kebijakan” yang lalim. Dan masih banyak lagi…
Untuk kedua temanku tadi, suatu saat akan aku sampaikan semua yang aku tahu tentang kesintingan-kesintingan di Rembang ini, berikut data-data yang menunjukkan bahwa itu memang terjadi. Biar mereka tidak berpikir aku begini karena aku iri, sentimen atau apapun namanya. Bahwa kemarahan ini adalah sikap yang selayaknya ditunjukkan oleh siapapun yang masih memiliki hati nurani dan memilih bercerai dengan kelaliman… Wa laa talbisul haqqa bil bathil. Wa taktumul haqqa wa antum ta’lamuun… Jangan kau campurkan kebenaran dan kebathilan! Dan jika kau tahu itu benar, jangan sekali-kali kau menutupinya… Wallahu ‘Alam.

LAWAN!!!

Rembang (keluh)…. Membuatku nyaris frustasi. Mentalitas dan tatanan pemegang kuasa hancur sudah.. Merembes ke bawah, terus dan terus, merusak semua yang terlibat dalam instrumen kuasa itu. Birokrasi, NGO sampai partai politik yang seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan konstituen yang terlanjur menyerahkan suaranya, aspirasinya, harapan-harapannya, malah kentut dan menyeruakkan bau busuk kemana-mana…
Dan aku, yang menurut SK Mendagri secara sah dinyatakan sebagai wakil bupati, terjebak diantaranya. Tak mampu berbuat apa-apa atas kentut yang disemburkan lewat sistem yang sungguh sistematis. Berada di persimpangan di saat lalu lintas semrawut. Mereka sungguh pintar sembunyikan jurus-jurus kentutnya. Di depanku ditahan, dibelakangku pantatnya ditunggingkan ke arahku, lalu kentutnya dihembuskan kuat-kuat!
Rembang.. (sekali lagi keluh) Apakah rakyatnya terlalu baik, atau sedang pilek, atau malah ikut-ikutan kentut? Kok diam aja, seperti tak ada apa-apa. Seperti bau itu tak ada. Tak tahukah mereka, miliaran duit mereka telah salah jalan dan tersesat ke dalam persekutuan pribadi para pemegang kuasa?
Lalu siapa yang harus meluruskan besi-besi bengkok itu? Menarik kembali mandat yang telah salah digunakan? Ah, jangan-jangan mereka sudah puas dengan segala yang gratis, jalan yang mulus semulus pipi perawan dan ekonomi yang katanya sedang dikembangkan… Atau jangan-jangan. mereka sama dengan aku yang nyaris frustasi ini? Tahu bahwa yang gratis-gratis itu mengandung agenda culas dibelakangnya, yang mulus-mulus itu ternyata palsu dan bopeng disana sini, ekonomi yang dikembangkan itu ternyata gak jauh dari sekedar bagi-bagi warisan, tapi tak mampu berbuat apa-apa… Jangankan untuk meluruskan, teguran saja, kritikan saja, sudah membuat yang ditegur, dikritik, alergi dan gatal-gatal disekujur kupingnya…
Tapi itu semua kemarin… Sekarang, mulai hari ini, semua sudah mengepalkan jari menjadi tinju. Meninju mereka yang kentut sembarangan, yang buang sampah di sembarang cingur! Hati-hati wahai kau penguasa dan sistemmu yang lalim! Kami sudah marah. Kami tak mampu lagi menahan amarah. Kami tak sanggup lagi berteman dengan kesabaran! tak peduli seberapa menggunungnya harta bendamu, se-Firaun apapun kekuasaanmu, sedekat apapun kamu dengan orang nomer satu di Republik ini, kemarahan kami adalah kemarahan Dewa Wisnu! Kau anggap tenang, tapi menggelegak seperti halilintar! Tunggu! Tunggu! Tunggu…..

Kemadu

Tak ada yang protes ketika Kemadu ditarik ke dalam rimba politik praktis. Lanskap yang begitu dihindari oleh sang pendiri, Allah yarham mbah Sahid. Para santri tahu, tapi membisu. Tak kuasa membendung libido kekuasaan yang dipertontonkan oleh orang-orang yang merasa berhak menentukan hitam-putihnya Kemadu.
Seperti tutur Goenawan Mohammad ketika menceritakan kembali akar Bratayudha. Bima yang perkasa dan Destarastra yang bijak hanya terdiam menyaksikan Yudhistira yang mempertaruhkan Drupadi, istrinya, ke meja perjudian. Mereka tahu ini salah, tapi Sengkuni lebih pintar, Duryudana dan Karna lebih menakutkan. Bujukan tentang sebuah harga diri yang semu, kekuasaan yang nanar, lebih menarik bagi Yudhistira ketimbang jalinan silaturahim dengan Kerajaan Pancala sebagai tanah tumpah darah Drupadi.
Kemadu memang bukan sebuah cerita kerajaan. Ia juga bukan Pandawa apalagi Kurawa. Kemadu hanyalah nama sebuah desa yang dijadikan trademark mbah Sahid sebagai pusat keilmuan, centre of exellence, bagi pesantren yang dirintisnya. Mbah Sahid menolak memberi nama, karena kuatir hanya akan menjadi belenggu. Meski mungkin sama sekali tak ada kaitannya dengan Shakespeare yang tak percaya arti sebuah nama.
Sampai mbah Sahid kapundhut 3 September 2004, tak pernah terbayangkan terlibat apalagi masuk ke dalam dunia politik praktis. Meski godaan untuk ini, bukan tak kerap datang. Apalagi mbah Sahid memiliki segalanya yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk berpolitik. Santri dan pengikut jelas ribuan. Akses pun tak perlu diragukan. Mulai kepala desa sampai Menteri, mulai kapolsek sampai kapolri, dari Danrem hingga Pangdam. Semua datang, berguru, hingga hanya sekedar meminta restu.
Apa yang salah dengan politik kecuali yang mempertaruhkan harga diri, mengorbankan para pengikut dan melacur kepada kekuasaan? Mbah Sahid pasti sudah mengukurnya. Kemadu terlalu jauh dari hiruk pikuk yang serba struktural. Informasi tak akan datang tanpa dijemput. Padahal, dalam politik, informasi adalah panglima.
Sebuah upaya yang meski tertatih tetap dipertahankan. Bahwa mencerdaskan santri, membimbing masyarakat menuju cahaya tidak kalah mulia dibanding berpolitik. Bahwa mbah Sahid gelisah dengan jaman, sangat kentara. Sang putra, Luthfi dan Safiqoh terlalu berharga untuk “dipertaruhkan” dalam kancah yang oleh sang ayah tak pernah didikkan apalagi mewariskan keahliannya. Mbah Sahid pasti pernah membayangkan Kemadu sampai bumi luluh lantak, akan tetap menjadi tempat berkumpul dan mengadunya beragam persoalan. Tidak terkotak. Tidak pula menjadi milik kepentingan. Tetap menjadi sabana di tengah sahara.
Fenomena konflik inter dan antar pesantren dalam rimba politik semakin hari semakin memprihatinkan. Gagasan-gagasan kultural menemukan lawan sepadan tepat ketika pesantren-pesantren tersedot dalam gerakan struktural. Yang paling mengkuatirkan jika fenomena ini berubah menjadi ephoria. Pesantren yang sebelumnya dijadikan sebagai pilar civil society, akan jatuh menjadi common enemy. Musuh publik.
Gus Dur sebelum bergiat di partai, masih bisa dijadikan sebagai simbol gerakan kultural. Namun sekarang, dia lebih tepat disebut sebagai pelaku politik praktis. Publik akan menilai bahwa gagasan-gagasan kultural, ide-ide demokratisasi yang muncul darinya sebagai subyektifitas. Ghirah kultural yang tampak dari kekritisannya terhadap kekuasaan akan mengalami distorsi. Sebab, ambisi-ambisi kekuasaan bagi politisi selalu gagal untuk disembunyikan.
Mbah Sahid seperti sadar, weruh sak durunge winarah. Tahu sebelum adanya. Menetapkan tekad bahwa Kemadu harus tetap memiliki kekuatan independensi. Tak peduli jika pesantren yang lain berhamburan memasuki dunia politik. Harus tetap ada yang mengajarkan santri secara bebas nilai. Tanpa kepentingan kecuali pencerahan.
Jauh sebelum mbah Sahid, Emile Durkheim, sang dewa sosiologi, sudah menekankan pentingnya division of labor. Pembagian peran agar dinamika masyarakat bisa tetap terjaga. Ada yang berpolitik, ada juga yang tidak. Ada buruh, ada majikan. Tidak usah dicampurkan. Tidak usah diseret-seret.
Kemadu adalah sang fenomenon. Satu dari sedikit mandala yang bertahan pada akarnya. Tidak untuk satu saja kepentingan. Tapi untuk semua kepentingan.
Kemadu harus diselamatkan. Dijauhkan dari arena politik praktis dan politisi-politisi yang gagal memupuk kepercayaan dirinya. Kemadu harus dihindarkan dari klaim segelintir orang yang frustasi tak kunjung mendapatkan dukungan. Untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk kemurnian sebuah ajaran. Untuk pencerahan. Untuk wasiat yang dititipkan kepada seluruh pencinta Islam, NU dan mbah Sahid.
Xanana Gusmao pernah mengatakan bahwa yang mampu membuatnya bahagia adalah ketika merasa mampu memberikan manfaat yang besar bagi rakyat. Mbah Sahid sudah merintis dan melakukannya, terus menerus. Jangan biarkan tangan-tangan kotor merusaknya. Wallahu ‘Alam.

  • Calendar

    • December 2016
      M T W T F S S
      « Aug    
       1234
      567891011
      12131415161718
      19202122232425
      262728293031  
  • Search